Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Hakam Sholahudin.(Ist)

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Hakam Sholahudin.(Ist)



Politik uang menjadi salah satu momok pada perhelatan pilkada serentak 2020. Bawaslu Kabupaten Blitar sudah menyatakan perang terhadap politik uang dan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi melawan dan menolak segala bentuk politik uang sehingga bisa terpilih pemimpin yang jujur dan berintegritas.

Sebagai bentuk perang terhadap politik uang, Bawaslu Kabupaten Blitar telah mengajak sejumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa baik intra dan ekstra, juga sejumlah komunitas untuk menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau kesepakatan kerja sama. Isinya mengenai pengawasan partisipatif dan pembentukan satuan tugas (satgas) antipolitik uang untuk pilkada serentak 2020.

“Dalam melakukan tugas pengawasan, Bawaslu tidak bisa hanya bekerja sendiri. Namun perlu kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak seperti akademisi, pemantau pemilu, dan masyarakat umum. Utamanya dalam membasmi politik uang,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin.

Oleh sebab itu, langkah konkret Bawaslu Kabupaten Blitar untuk membasmi politik uang direalisasikan dengan pembentukan satgas antipolitik uang di kantong-kantong atau simpul masyarakat. Ada dari kalangan akademisi, perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, keagamaan.

Adapun pihak  yang telah sepakat untuk turut dalam pengawasan partisipatif dan membentuk satgas antipolitik uang, antara lain, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Blitar, IPNU dan IPPNU, Orang Muda Katolik (OMK), Lembaga Takmir Masjid NU, GMNI, Ponpes Mambaus Sholihin, BEM Unisba, BEM STIT Al Muslihuun.

Hakam menjelaskan, mekanisme pembentukan satgas antipolitik uang nantinya disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing organisasi. “Usai MoU ada tindak lanjut ke depannya pada pilkada serentak 2020,” ujar Hakam.(*)


End of content

No more pages to load